Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

Tags

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara



Rumah Impian – Dengan demikian, luputnya partisipasi dewan perwakilan rakyat dalam pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota negara merupakan bentuk inkonstitusionalnya proses pemindahan ibu kota negara. Jika pemerintah pusat dalam pemberitaan media mengklaim bahwa kebijakan ini didukung penduduk lokal, perlu kita berupaya secara saksama mempertanyakan siapakah sebenarnya penduduk lokal yang dimaksud? Jangan-jangan mereka yang menjadi elite politik atau raja-raja kecil daerah, yang sebenarnya secara ekonomi-politik memiliki atau akan mendapatkan keuntungan secara materi ataupun nonmateri dari kebijakan pemindahan IKN. Namun, berusaha mendaku diri mewakili kepentingan masyarakat adat atau publik secara luas. Pada materi yang dipublikasi di-katadata.com yang berjudulkan “143,3 juta Penduduk Indonesia Punya Akses Internet, Hampir 60% di Jawa”, kita dapat melihat akses listrik di Pulau Kalimantan sendiri masih berada pada angka 8 persen. Penyediaan infrastruktur untuk menunjang sektor ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan akses yang maksimal.

Dadang Jainal Mutaqin, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Sehingga dijadikan sebagaimana solusi untuk melakukan pemerataan embangunan di beberapa daerah. Bagaimanakah keadaan Kalimantan Timur yang dijadikan sebagai ibu kota negara yang baru. Berdasarkan materi knowledge di atas, kita dapat melihat sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar pada APBN 2018 nasional. Hal ini memberikan rasionalitas untuk memindahkan ibu kota ke kalimantan sehingga mampu mendekatkan ke pusat kontributor perekonomian nasional. Seperti yang telah diketahui, Pulau Kalimantan memiliki posisi pertambangan yang bagus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim telah ada sekitar lima negara yang siap mendanai IKN. Salah satunya adalah investor dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang dia klaim siap mengucurkan investasi senilai US$20 miliar untuk IKN. Kendati pengembangan infrastruktur dilakukan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya agar realisasi kegiatannya tetap menjaga kelestarian alam kawasan wisata Bromo Tengger Semeru. Webinar ini sesuai dengan topiknya mengundang para pembicara yang dekat dengan perencanaan dan juga pembangunan yang berasal dari alumni ITB di antaranya Ir. Visi pemerintah pada 2045 ini yakni bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi dimana hampir 50 persen hingga lebih dari 70 persen dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menilai, rencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terlambat dilakukan.

Akses pembangkit listrik perlu dikembangkan agar listrik dapat tersedia selama 24 jam nonstop sehingga mampu menerima informasi setiap saat dan siaga dalam keadaan genting nasional. Pada era saat informasi dapat diakses setiap saat, pemerintah pusat harus selalu memperbarui informasi permasalahan yang muncul di daerah-daerah. Dengan kemudahan akses listrik, pengembangan pada bagian teknologi digital dan web dapat didukung.

Tentunya keputusan besar ini tidak serta merta datang dari satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang mendambakan visi sama demi mencapai Indonesia yang lebih baik. Mengutip dari setkab.go.id, beban daerah Jakarta terlalu berat karena digunakan berbagai sektor. Jakarta menjadi pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandar udara, sampai pelabuhan laut. Kedua, kalau alasan pindah ibu kota negara karena ingin memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila, ini juga alasan yang terkesan asal-asalan. Apakah selama ini Jakarta dinilai tidak atau kurang mencirikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila? Kalau tidak, indikator apa yang digunakan untuk menilai Jakarta sebagai tidak atau kurang mencirikan ketiga hal tersebut?

Pembangunan Ibu Kota Negara Baru, Bagaimana Nasib Warga Yang Rumahnya Di Wilayah Ikn?

Beberapa jenis keanekaragaman hayati, seperti pesut, dugong, buaya muara, bekantan, hingga ekosistem mangrove akan terancam. Saat di lapangan, hampir seluruh penduduk yang tinggal berada di ring satu pembangunan calon IKN, tepatnya di Desa Bukit Raya, Pemaluan, dan Tengin baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selalu mempertanyakan apakah IKN akan tetap dilaksanakan? Mengingat sebagian besar dari mereka mengharapkan tanah mereka terjual dengan harga yang tinggi. Saya tidak pernah memberikan sebuah kepastian jawaban mengingat saat itu juga momen awal pandemi yang hampir tidak mungkin pemerintah memaksakan kebijakan tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, menegaskan bahwa skema urun dana hanya lah satu dari banyak skema lainnya yang dibidik pemerintah, sebab pemerintah telah berkomitmen agar pembangunan IKN tidak membebani APBN. Para investornya akan mendapatkan keuntungan dari dana yang mereka investasikan melalui sistem crowdfunding kepada UMKM.

Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara

“Mau nggak mau dikembalikan pada pembelian SBN dan negara yang mengaturnya, tapi tentu butuh waktu, komitmen dari pemerintahan baru dan waktu yang jauh lebih lama. Tidak perlu dipaksakan selesai,” tutur Tauhid. “Dari masyarakat juga sekarang kan sedang menghadapi tekanan biaya hidup, kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, minyak goreng, jadi kalau disuruh rembuk untuk IKN kan tidak pas,” ujar Bhima. Menurut dia, pemerintah membidik berbagai sumber pendanaan karena telah berkomitmen untuk “tidak membebani APBN”. “Akhirnya salah satu caranya lewat mannequin crowdfunding. Tentu saja investasinya dari masyarakat, yang punya uang pribadi, dikelola, diinvestasikan ke proyek-proyek di IKN,” kata Tauhid. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance , Tauhid Ahmad, mengatakan sumber pendanaan yang belum sesuai harapan membuat pemerintah mau tidak mau mencari berbagai sumber lainnya.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata menambahkan, pembangunan IKN akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur. “Tujuan tersebut ditetapkan untuk menjadikan IKN sebagai “Kota Dunia untuk Semua”, yang tidak hanya menggambarkan bagaimana masyarakat IKN di masa depan, tetapi juga menjadi refleksi bahwa semua hal, termasuk aspek lingkungan, juga dipertahankan,” ucap Deputi Rudy. Kementerian ATR/BPN membentuk Satuan Tugas pertanahan yang khusus untuk mendukung pembangunan di Ibu Kota Negara Nusantara.

Sejumlah Negara Dengan 2 Ibu Kota

Akses informasi yang mampu diakses oleh segala pihak dapat mengembangkan pengambilan keputusan yang lebih sigap dan akurat. Meskipun demikian, keputusan ini belum tentu merupakan in best interest pemerintah daerah yang mampu mengembangkan lebih lanjut dan mengontrol lebih lanjut pembangunan serta pelaksana kebijakan itu sendiri. Adapun dalam perspektif pembangunan dan tata ruang wilayah mengapa di perlukan pemindahan ibu kota negara.

Kota Dan Kabupaten Wujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyatakan bahwa porsi pembangunan IKN yang menggunakan APBN hanya akan berkisar 20% dari complete kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun. Kementerian PUPR melakukan renovasi besar Stadion Manahan Solo menjadi fashionable sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga bertaraf Internasional. Pemerintah juga diharapkan untuk bersikap terbuka dengan tidak hanya melulu menyampaikan yang bagus-bagusnya saja, melainkan menyampaikan juga segala risiko yang akan timbul sehingga bisa menaruh rasa kepercayaan penuh kepada masyarakat. “Bukan memindahkan Jakarta ke Kalimantan, tapi bagaimana keduanya bisa menjalin hubungan seperti suami-istri,” ujar Hendricus Andy Simarmata.

Pengaturan anggaran pengeluaran daerah seharusnya diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan sistem sentralisasi. Hal ini jelas menunjukan ketidak merataan sosial-ekonomi sehingga ibu kota memiliki pengaruh yang besar dalam permasalahan nasional. Selain itu, sistem ini memberikan kekuatan pada ibu kota lebih besar daripada ibu kota daerah yang seharusnya memberkan efek terbesar di pembangunan daerah di penjuru Indonesia. Akses informasi di daerah-daerah juga perlu agar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Saat itu, terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayab lainnya. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawali pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan merehabilitasi hutan yang ada.

Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan alkulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar di mana di sana juga didominasi suku Jawa. “Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik,” ucapnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.

Sidik Pramono mengatakan detil dari skema-skema pembiayaan itu, termasuk rencana urun dana dari masyarakat, masih disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang rencananya akan diterbitkan paling lambat pertengahan April 2022. Namun, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono menegaskan bahwa skema urun dana muncul “bukan karena calon investor menyatakan tidak tertarik lagi di program pembangunan IKN”. Alasan pindah negara ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara pulau Jawa dan luas Jawa. Provinsi Kalimantan Timur menjdai tempat strategis karena wilayahnya berada di tengah Indonesia. Dari hasil pengamatan di lapangan dan berdialog dengan pemangku kepentingan di wilayah itu, rencana pemindahan IKN secara langsung juga akan mengancam ekosistem, khususnya di wilayah Teluk Balikpapan, karena aktivitas lalu lintas kapal.

Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional

Menurut berita dari CNBC Indonesia dalam artikelnya yang berjudul “Hari ini Jokowi Cek 4 Lokas Calon Ibu Kota Baru Kalteng”, kita dapat melihat lokasi calon ibu kota yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan. Hal ini dapat dikatakan menarik karena sektor ekonomi terlihat seolah-olah ingin dibangun berdasarkan pendapatan dari pertambangan ketimbang perdagangan. Padahal, sektor pertambangan memiliki nilai tambah yang lebih rendah dan memiliki cost yang lebih tinggi daripada sektor perdagangan ataupun sektor industri pengolahan. Menurut saya, bila tujuan pemerintah adalah pemerataan ekonomi seharusnya pemerintah meningkatkan pada sektor perdagangan karena dapat memberikan peluang dan menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan pendapatan dari sektor perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan di daerah yang tidak memiliki akses ke pelabuhan laut merupakan bukti keanehan/ketidaksiapan pemindahan ibu kota.

Di sisi lain, Kalimantan menjamin keamanan yang lebih untuk kebertahanan wilayah ibu kota karena jauh dari risiko bencana geologis jika dilihat berdasarkan peta Lingkaran Api . Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang terlarang dalam konstitusi sebagaimana indonesia pernah melakukan pemindahan ibu kota negara dari DIY ke Jakarta sebelumnya. BANDUNG, itb.ac.id—Pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah memandang ini sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ke arah Timur yang selama ini terlalu jawasentris.

Kesamaan dari kedua sistem ini adalah pemerintah pusat memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur keamanan serta persatuan tingkat nasional dan hak untuk melakukan kebijakan internasional. Pemerintahan daerah/negara bagian tidak dapat campur tangan dalam dua kebijakan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan politik nasional. Menurut information BPS pada tahun 2017, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Kisah Ibu Rumah Tangga Yang 10 Kali Mendaki Puncak Everest, Gunung Tertinggi Di Dunia

Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara akan menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan IKN yang mengusung “Kota Dunia untuk Semua” tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. “Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Suharso.

Namun, dari respons tersebut kita dapat menarik sebuah benang merah yang tampak jelas bahwa kebijakan itu sebenarnya minim dalam melibatkan peran masyarakat lokal atau bahkan malah tidak sama sekali. Padahal, partisipasi publik yang bisa dilakukan dengan beragam cara, menjadi kunci penting dalam menyusun kebijakan. Terutama yang akan berimplikasi secara besar terhadap keberlanjutan penghidupan mereka secara ekonomi dan relasi sosial ataupun kebudayaan.

Sistem ini menunjukkan suatu permasalahan tersendiri bagi ibu kota negara karena daerah sulit melakukan transformasi yang mendadak tanpa persetujuan pemerintah pusat dan menciptakanrigidcommand system . Kekuatan pemerintah pusat sangatlah kuat sehingga pemerintah pusat mampu mengubah haluan secara searah tanpa bertanya kepada perwakilan daerah masing-masing karena mereka tidak memiliki hak veto untuk menentukan kebijakan nasional. Dalam keadaan krisis tahun 1998, meski kericuhan hanya terjadi di Jakarta, efeknya terasa secara menyeluruh di daerah-dearah lain karena pusat perekonomian dan pemerintahan dalam keadaan kritis. Selain itu, terdapat hipotesis berupa pembangunan berpusat di pemerintahan pusat menciptakan ketidakmerataan ekonomi, politik, dan sosial. Sistem ini sebenernya sangat cocok bagi negara yang memiliki homogenitas penduduk, kebudayaan, agama, dan kesamaan dasar pemikiran politik.

Artikel Terkait